Thailand mendapatkan investasi senilai total US$2,7 miliar atau sekitar Rp44,4 trilin (kurs Rp16.444) untuk pusat data dan layanan cloud. Investasi ini menambah portofolio investasi teknologi tersebut di Negeri Gajah.
Pada Senin (17/3), Dewan Investasi Thailand mengatakan pemerintah telah menyetujui nilai investasi tersebut. Investasi ini menjadi tambahan terbaru pada sektor teknologi yang sedang berkembang di negara ini.
Proyek-proyek tersebut mencakup pusat data dari Beijing Haoyang Cloud & Data Technology dari Cina, Empyrion Digital yang berbasis di Singapura dan perusahaan Thailand, GSA Data Center 02.
Dikutip dari Reuters, rencana Beijing Haoyang di Thailand mencakup pusat data 300 megawatt, senilai 72,7 miliar baht, sementara perusahaan Thailand telah mengajukan investasi 13,5 miliar baht untuk pusat data 35 MW.
Perkembangan teknologi AI telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara, termasuk pusat data yang menampung server komputer dan peralatan yang digunakan perusahaan untuk memproses dan menyimpan data.
Pada Januari, TikTok dari Bytedance mengumumkan rencana investasi mereka di Thailand untuk mendirikan layanan hosting data senilai 126,8 miliar baht.
Tahun lalu, Google milik Alphabet Inc mengatakan akan menginvestasikan US$1 miliar di Thailand, setelah Amazon Web Services mengumumkan investasi sebesar US$5 miliar di negara ini selama 15 tahun.
Kenapa bukan Indonesia?
Chairman Indonesia Data Center Provider (IDPRO) Hendra Suryakusuma menjelaskan ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keputusan investor berinvestasi di sektor data center Indonesia.
Menurut dia salah satu yang paling krusial adalah ketidakpastian hukum dan regulasi data.
“Kalau kita bicara terkait onshoring data regulation, sebenarnya dulu kita pernah punya PP 82 2012, tapi itu direlaksasi menjadi PP 71 2019. Jadi kalau saya lihat akhirnya data itu walaupun milik masyarakat Indonesia, itu tetap bolehkan disimpan di luar negeri. Itu berbeda dengan yang ada di Malaysia dan juga di Vietnam,” ujar Hendra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3).
Selain itu, indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang masih rendah juga menjadi hambatan.
Merujuk Indeks EoDB yang dilakukan World Bank pada 2020, Indonesia memiliki skor indeks kemudahan berbisnis sebesar 69,6 dari 100 poin. Skor ini menempatkan Indonesia hanya di peringkat ke-6 di Asia Tenggara dan ke-73 di dunia.
Hendra mengatakan proses perizinan yang rumit dan praktik pungutan liar memperburuk iklim investasi. Hal tersebut, katanya, ditambah gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang sering menghambat pembangunan infrastruktur.
Faktor lainnya adalah minimnya insentif investasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand memberikan insentif pajak dan pembebasan bea masuk untuk impor chipset AI, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.