Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening bank yang disalahgunakan untuk transaksi judi online (judol).
Menkomdigi Meutya Hafid menyebut pemutusan akses terhadap situs judol tak cukup untuk memberikan efek jera pada para pelaku judol. Oleh karena itu, pemblokiran rekening secara paralel dilakukan sebagai upaya memberantas penyakit masyarakat ini.
“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” ujar Meutya dalam sebuah keterangan, Kamis (31/07).
Meutya mencatat sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, pihaknya telah melakukan takedown terhadap hampir 2,5 juta konten negatif, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya terkait judi online.
“Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami,” tuturnya.
Meski demikian, peredaran situs judi online disebut masih marak dan terus dipromosikan di berbagai platform media sosial.
Menurut Meutya, para pelaku judol kini semakin kreatif dalam mencari celah yang tidak terlacak oleh sistem crawling konten untuk melakukan promosi judol.
Oleh karena itu, ia menyambut baik langkah PPATK yang melakukan pelacakan rekening terindikasi terkait judol. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong sektor perbankan untuk lebih ketat dalam proses verifikasi nasabah.
“Perbankan juga harus diminta untuk lebih ketat sehingga pelaku tidak bisa membuat rekening lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Meutya berharap kolaborasi lintas sektor antara Kemkomdigi dan PPATK membuat upaya memutus mata rantai judol berjalan lebih efektif.
“Ini bagus kalau disatukan, jadi ada crawling kontennya dan ada juga crawling rekeningnya,” pungkasnya.